Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 196
Judul Kemnaker Optimalkan Pusat Pasar Kerja untuk Wujudkan Sistem
Informasi Nasional
Nama Media suara.com
Newstrend Sistem Informasi Pasar Kerja
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/07/06/151209/kemnaker-
optimalkan-pusat-pasar-kerja-untuk-wujudkan-sistem-informasi-
nasional
Jurnalis Fabiola Febrinastri
Tanggal 2021-07-06 15:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Melalui sistem
informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis, ke depan dapat memiliki forecasting demand
tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Maka dari itu,
banyak yang berharap kepada pusat pasar kerja ini. Utamanya agar dapat menjadi hub atau
jembatan bagi tenaga kerja dan peluang/kesempatan kerja yang ada
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Untuk itu, mari kita
bersinergi secara berkesinambungan untuk bersama-sama memberikan kontribusi dan
partisipasi positif dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dalam rangka mewujudkan
indonesia sejahtera
positive - Mahatmi Parwitasari Saronto (Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Semua ini bertujuan untuk menurunkan angka
pengangguran. Peran informasi pasar kerja di antara kedua sisi ini, yaitu mempertemukan dari
sisi supply berupa angkat kerja dan demand yang akan dikembangkan atau menjadi tujuan
pembangunan sampai tahun 2024
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan berupaya mengoptimalkan peran
pusat pasar kerja untuk mewujudkan sistem informasi pasar kerja nasional atau Labor Market
Information System (LMIS). Sistem nasional tersebut diharapkan dapat melengkapi seluruh
sistem informasi pasar kerja yang telah ada saat ini, sehingga dapat terintegrasi, baik yang
dikelola kementerian/lembaga pemerintah maupun swasta.
195
