Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 198
Judul Politisi PKB Minta Pemerintah Beri Penjelasan Rinci Masuknya TKA
China Saat PPKM Darurat
Nama Media kompas.com
Newstrend Kedatangan TKA China
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/14580691/politisi-pkb-
minta-pemerintah-beri-penjelasan-rinci-masuknya-tka-china-saat
Jurnalis Nicholas Ryan Aditya
Tanggal 2021-07-06 14:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) Katakanlah itu memang
ada TKA yang datang, maka jangan didiamkan. Toh, memang tidak ada kebijakan penutupan
bandara internasional. Kalau didiamkan maka menjadi pro-kontra
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) Jika itu benar, maka
itu bagian dari memprovokasi keadaan. Masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil
neutral - Arya Pradhana Anggakara (Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal
Imigrasi) Dua puluh TKA tersebut merupakan calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam
rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy
Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta pemerintah
termasuk petugas Imigrasi menjelaskan secara detail terkait masuknya 20 tenaga kerja asing
(TKA) asal China yang diduga terjadi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. Menurut Jazilul, hal itu perlu dilakukan pemerintah agar tidak menjadi polemik
di masyarakat yang tengah dibatasi aktivitasnya akibat PPKM Darurat.
POLITISI PKB MINTA PEMERINTAH BERI PENJELASAN RINCI MASUKNYA TKA
CHINA SAAT PPKM DARURAT
JAKARTA, - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta
pemerintah termasuk petugas Imigrasi menjelaskan secara detail terkait masuknya 20 tenaga
kerja asing (TKA) asal China yang diduga terjadi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat.
197
