Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 20
PPKM DARURAT, PERUSAHAAN YANG WAJIBKAN KARYAWAN MASUK HARUS
DISANKSI TEGAS
Pemprov DKI Jakarta telah resmi memberlakukan aturan Surat Tanda Registrasi Pekerja ( STRP
) sebagai syarat bagi para pekerja yang hendak keluar masuk wilayah Ibu Kota pada Selasa
(6/7/2021) kemarin. STRP ini berlaku selama kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat agar masyarakat yang masih bepergian bisa membuktikan bahwa mereka
bekerja di sektor esensial dan kritikal.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR Dapil DKI Jakarta Ahmad Sahroni menilai bahwa penerbitan
STRP memang diperlukan mengingat masih banyaknya perusahaan non-esensial yang meminta
karyawannya tetap bekerja di kantor (work form office/WFO).
"Saya masih sering mendapat laporan tentang orang yang sektor kerjanya non-esensial, namun
masih harus ngantor. Ini kan sangat membahayakan tidak hanya bagi karyawan tersebut, tapi
juga bagi keluarga dan kawan-kawannya di kantor. Karenanya menurut saya, STRP ini memang
dibutuhkan dan harus dipatuhi," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini kepada wartawan, Rabu
(7/7/2021).
Menurut politikus Partai Nasdem ini, dengan adanya STRP ini akan memudahkan petugas di
lapangan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghalau para pelaku perjalanan yang masih
bepergian.
"Kita lihat juga di mana-mana masih banyak kemacetan dan silang pendapat antara warga sama
aparat yang nggak terima kalau mereka tidak boleh lewat. Nah dengan adanya STRP ini, tentu
petugas juga akan dimudahkan kerjanya. Kalau tidak ada STRP, tinggal putar balik," katanya.
Terakhir, Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR ini juga memperingatkan perusahaan-
perusahaan yang ada di Jakarta untuk mematuhi aturan PPKM Darurat yang mengharuskan
kantor non-esensial untuk melakukan WFO 100% dari rumah. Menurutnya, kepolisian bersama
sektor terkait harus berkodinasi untuk memastikan aturan ini dipatuhi.
"Kantor-kantor yang non esensial juga tidak boleh memaksa karyawannya untuk WFO, dan
supaya aturan ini dipatuhi, polisi dan dinas terkait harus berkordinasi mengecek praktiknya
seperti apa di lapangan. Harus ada sanksi tegas juga bagi kantor yang melanggar," katanya.
(abd).
19
