Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 23

Hal itu memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
              Ketiga  atas  Perpres  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis
              Nasional. "Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi
              Selatan, merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ada dalam perpres dimaksud,"
              paparnya.

              Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa 20 orang tersebut sudah berada di Indonesia sebelum
              diberlakukan PPKM darurat. Mereka juga telah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan
              yang berlaku.

              Terkait  kebijakan  penerapan  PPKM  darurat,  lanjut  Chairul,  pihaknya  tetap  mengacu  pada
              kebijakan pemerintah. Baik itu yang ditetapkan melalui SE ketua satgas Covid-19, SE Menaker,
              maupun instruksi-instruksi lainnya. Yakni, jelas disebutkan bahwa penanganan pandemi Covid-
              19 terus dilakukan, namun ekonomi harus tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional.

              Kemudian, proyek melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi dan menyerap lebih banyak
              pekerja domestik TKA yang didatangkan investor pun harus sesuai izin dan ketentuan/prosedur
              protokol  kesehatan.  "Saat  ini  kami  tetap  berkoordinasi  dengan  pengawas  ketenagakerjaan
              Disnakertrans  Sulawesi  Selatan.  Mereka  terus  melakukan  pendataan  dan  pemantauan  untuk
              memastikan keberadaannya sesuai regulasi," paparnya.

              PPKM Luar Jawa-Bali

              Pemerintah  mengeluarkan  pedoman  PPKM  mikro  bagi  daerah  di  luar  Jawa-Bali.  Pedoman
              tersebut dituangkan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021.
              Dalam inmendagri, pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro selama dua pekan.
              Selain itu, memperbarui penerapan di sedap daerah. "Pemberlakuan PPKM mikro diperpanjang
              sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli," ujar Mendagri Tito Karnavian kemarin.

              Dalam pembaruan, PPKM di luar Jawa-Bali dibagi dua. Pertama, untuk kategori PPKM mikro level
              4, akan dilakukan pengaturan yang lebih ketat. Total ada 43 daerah. Di antaranya, Medan, Banda
              Aceh,  Pondanak,  Palangka  Raya,  Balikpapan,  Batam,  Manado,  Kendari,  Jayapura,  dan  Kota
              Mataram  Ada  juga  sejumlah  kabupaten  seperti  Berau,  Bintan,  Lembata,  Fakfak,  Kabupaten
              Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

              Untuk wilayah di luar 43 daerah tersebut, inmendagri mengatur pembatasan yang disesuaikan
              dengan zonasi masing-masing daerah, (lum/ mia/far/c6/fal)



























                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28