Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 21
Judul Hindari PHK dan Potong Gaji, KSPI: Atur Operasional Pabrik
Nama Media okezone.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/07/06/320/2436540/hindari-
phk-dan-potong-gaji-kspi-atur-operasional-pabrik
Jurnalis Tim Okezone
Tanggal 2021-07-07 05:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) KSPI berada dalam
garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Di samping itu,
pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK,
merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan
rakyat, bukan ancaman menteri dan sekadar omongan tidak boleh ada PHK
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mendukung upaya
pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan
pemberlakuan PPKM darurat.v"KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk
menanggulangi Covid-19," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa(6/7/2021).
HINDARI PHK DAN POTONG GAJI, KSPI: ATUR OPERASIONAL PABRIK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung upaya
pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan
pemberlakuan PPKM darurat. “KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk
menanggulangi Covid-19,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa(6/7/2021).
Menurut Said, saat ini ancaman dan gertakan kepada pengusaha, buruh, dan masyarakat tidak
dibutuhkan. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata dari menteri dan pejabat terkait,
yang secara bijaksana mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan gratis masker, obat,
vitamin, hingga imboost kepada buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS
Kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya kepada buruh yang isoman agar tidak menular ke
klaster keluarga. “Di samping itu, pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk
menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini
yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekadar omongan tidak boleh ada
PHK,” lanjutnya.
20
