Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Judul PPKM Darurat, Perusahaan yang Wajibkan Karyawan Masuk Harus
Disanksi Tegas
Nama Media sindonews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/476058/12/ppkm-darurat-
perusahaan-yang-wajibkan-karyawan-masuk-harus-disanksi-tegas-
1625609267
Jurnalis Kiswondari
Tanggal 2021-07-07 05:55:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Ahmad Sahroni (Anggota DPR Dapil DKI Jakarta) Saya masih sering mendapat laporan
tentang orang yang sektor kerjanya non-esensial, namun masih harus ngantor. Ini kan sangat
membahayakan tidak hanya bagi karyawan tersebut, tapi juga bagi keluarga dan kawan-
kawannya di kantor. Karenanya menurut saya, STRP ini memang dibutuhkan dan harus dipatuhi

negative - Ahmad Sahroni (Anggota DPR Dapil DKI Jakarta) Kita lihat juga di mana-mana masih
banyak kemacetan dan silang pendapat antara warga sama aparat yang nggak terima kalau
mereka tidak boleh lewat. Nah dengan adanya STRP ini, tentu petugas juga akan dimudahkan
kerjanya. Kalau tidak ada STRP, tinggal putar balik

negative - Ahmad Sahroni (Anggota DPR Dapil DKI Jakarta) Kantor-kantor yang non esensial
juga tidak boleh memaksa karyawannya untuk WFO, dan supaya aturan ini dipatuhi, polisi dan
dinas terkait harus berkordinasi mengecek praktiknya seperti apa di lapangan. Harus ada sanksi
tegas juga bagi kantor yang melanggar

Ringkasan

Pemprov DKI Jakarta telah resmi memberlakukan aturan Surat Tanda Registrasi Pekerja ( STRP
) sebagai syarat bagi para pekerja yang hendak keluar masuk wilayah Ibu Kota pada Selasa
(6/7/2021) kemarin. STRP ini berlaku selama kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat agar masyarakat yang masih bepergian bisa membuktikan bahwa mereka
bekerja di sektor esensial dan kritikal.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR Dapil DKI Jakarta Ahmad Sahroni menilai bahwa penerbitan
STRP memang diperlukan mengingat masih banyaknya perusahaan non-esensial yang meminta
karyawannya tetap bekerja di kantor (work form office/WFO).

18