Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

PRESIDEN JOKOWI DIMINTA TURUN TANGAN HALAU TKA CHINA DAN VARIAN
COVID-19 BARU
Polemik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mencuat akhir-akhir ini, apalagi di saat
negara kembali mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Jawa-Bali. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menyebut, berbagai lintas kementerian mulai dari
Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah,
baik lokal atau nasional, terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka
kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Menyikapi seriusnya hal itu, dia meminta presiden
harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.

"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk
mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita
kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba
kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua
kecewa," kata Syahrul kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

Saat ini, kata politikus PKS ini, terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas
Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-
19. Karena itu, koordinasi perlu langsung di tangan presiden, sehingga bisa memimpin langsung
dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Bahkan
jika perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.

"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila
varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat
Indonesia, maka presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan
balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden," ujarnya.

Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul menilai, pemerintah dapat berkaca dari
kebijakan negara Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan
internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru. Beberapa fakta juga
menunjukkan bahwa Covid-19, khususnya varian delta yang berasal dari luar negeri memiliki
karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di
Indonesia adalah akibat Covid-19 varian asal India tersebut.
"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus
dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya
memang selalu berasal dari luar negeri," kata Syahrul.

"Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga
kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi Covid-19," katanya.

(abd).

17