Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

LUHUT JAMIN PEKERJA NON ESENSIAL YANG WFH TAK AKAN DIPECAT

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diumumkan pemerintah
pada 3-20 Juli membuat beberapa sektor pekerja diwajibkan menerapkan aturan bekerja dari
rumah atau work from home (WFH). Hanya perusahaan di sektor esensial yang masih dizinkan
beroperasi di masa PPKM Darurat .

Namun kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya pemecatan oleh perusahaan
kepada para pekerja. Sehingga tidak sedikit pekerja yang tetap masuk ke kantor di masa PPKM
Darurat .

Menjawab kekhawatiran itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko
Marves) Luhut B. Pandjaitan menegaskan bahwa karyawan yang tidak bekerja di kantor untuk
perusahaan sektor non-esensial dipastikan tidak diberhentikan dari tempat ia bekerja.

Luhut menegaskan, pemerintah akan menyampaikan kepada perusahaan non esensial agar tidak
memberhentikan karyawan yang tidak bekerja di kantor. Ia juga memastikan dan telah
berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk dapat mengeluarkan surat perintah agar
perusahan sektor non-esensial tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja di kantor dan
wajib memerintahkan seluruh karyawannya agar dapat bekerja dari rumah (WFH).

"Saya sebagai Koordinator PPKM Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di
kantor untuk perusahaan sektor non-esensial yang sedang menjalankan Work From Home (WFH)
tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh Perusahaan atau dilakukan pemecatan," tegas
Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 5 Juli 2021.
Luhut juga meminta kepada karyawan yang tetap diminta hadir di kantor di masa PPKM Darurat
untuk melaporkan kepada pemerintah, khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui dinas tenaga
kerja di masing-masing Provinsi, atau dapat melapor melalui Aplikasi JAKI milik Pemprov DKI
Jakarta .
"Hal ini tentunya akan menurunkan jumlah mobilitas warga terutama yang tinggal di Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta," jelasnya.

Dalam penerapan kebijakan ini, Menko Luhut meminta dukungan dari Gubernur DKI Jakarta,
Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya untuk turun ke lapangan mengecek ke masing-masing
Industri yang masih beroperasi yang bukan sektor non-esensial dan tidak segan memberikan
sanksi tegas kepada perusahaan tersebut.

"Gubernur sudah mengeluarkan aplikasi registrasi, jadi dari situ yang boleh WFO atau melakukan
mobilitas hanya yang bekerja dalam kategori esensial dan critical saja. Besok akan kita eksekusi,"
ungkap Menko Luhut .

Menambahkan apa yang diungkapkan Menko Luhut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
juga hadir dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa pihaknya membuat sistem registrasi
STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja).

"Terkait pelaksanaan pembatasan jalan tadi pagi kita menyaksikan jalan masuk di Jakarta
mengalami kepadatan luar biasa, oleh sebab itu langkah yang dilakukan untuk pengendalian ini
adalah dengan membuat sistem registrasi untuk pekerja sektor esensial dan sektor critical. Para
pekerja bisa melakukan registrasi untuk mendapatkan STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja),"
paparnya.

Ditambakan Anies, hal itu menjadi alat bukti untuk bisa berkegiatan di Jakarta . Sementara untuk
ASN, cukup membawa bukti kepegawaian tanpa harus registrasi karena memang pemerintahan
bisa berkegiatan sebagai sektor yang dikecualikan.***.

243