Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek
Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Hal ini memang
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

INI HASIL PEMERIKSAAN KEMNAKER TERKAIT PEMBERITAAN MASUKNYA 20 TKA
DI SULAWESI SELATAN

Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan
Pemerintah Daerah melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan
terkait informasi mendaratnya 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Bandara Sultan
Hasanudin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7/2021) malam.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa
20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba
kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten
Bantaeng, Sulawesi Selatan. Hal ini memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud,"
katanya di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Menurut Chairul, saat ini pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan
Disnakertarns Provinsi Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantuan
terhadap keberadaan calon TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai
dengan regulasi.

"20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada di Indonesia sebelum diberlakukan
PPKM Darurat dan telah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku, dan masuk
ke Provinsi Sulawesi Selatan 3 Juli 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan pada masa
pandemi Covid-19," ujarnya.

Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
ini, Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang telah
ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Covid-19, SE Menaker, maupun instruksi-
instruksi lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

“Pemerintah tetap berjuang melawan pandemi Covid-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan," ujar Chairul
Fadly Harahap.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru, masih tetap
dihentikan sementara. Namun hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis
Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam
Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka untuk sementara
proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.

248