Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

BURUH DIHANTUI ANCAMAN PHK, PEMERINTAH DIMINTA LAKUKAN TINDAKAN
INI
Buruh dihantui oleh ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di saat Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 3-20 Juli 2021. Pemerintah pun diminta ambil
tindakan demi mencegah terjadinya PHK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menurutnya pemerintah dapat
mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan,
atau memotong gaji karyawan.

"Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan
tidak boleh ada PHK," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).

Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK, menurutnya harus
dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau
gertakan.

Menurutnya, perusahaan yang operasional aktivitasnya 100% bisa melaksanakan kerja dari
rumah (work from home/WFH) 100%. Perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan itu,
dijelaskannya seperti industri startup, jasa perdagangan, kantor pusat industri manufaktur, staf
perkantoran, dan industri manufaktur lainnya yang proses produksinya tidak membutuhkan
kehadiran buruhnya secara terus-menerus.

Sedangkan untuk industri manufaktur atau fabrikasi, memang diakuinya tidak mungkin untuk
melakukan WFH 100%. Sebab, bila setop produksi akan menyebabkan perusahaan harus
melakukan kebijakan merumahkan karyawan, potong gaji, bahkan bisa berujung PHK.

Ada tujuh hal yang dia sarankan agar dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha. Pertama,
memberikan masker, obat, dan vitamin gratis kepada buruh (termasuk yang isoman) secara
masif di seluruh Indonesia.

Kedua, klinik, apotek, dan Puskesmas jaringan BPJS Kesehatan bisa menerima pengambilan
obat, vitamin, dan masker gratis bagi buruh dan keluarga peserta BPJS Kesehatan yang sedang
isoman.

"Harus ada pengecualian di tengah pandemi ini. Karena selama ini BPJS tidak menanggung biaya
isoman tersebut," sebutnya.
Ketiga, perusahaan yang angka penularan COVID-19 tinggi maka seluruh karyawannya harus
diliburkan untuk sementara waktu sesuai rekomendasi Disnaker dan Satgas COVID-19, misalnya
1-5 hari libur total.

"Keempat, setelah libur sementara selesai, perusahaan wajib menerapkan protokol kesehatan
COVID-19 dengan ketat yang biayanya ditanggung bersama BPJS dan perusahaan untuk
pembagian gratis masker, hand sanitizer, vitamin untuk buruh yang sedang bekerja. Sehingga
dapat dihindari penghentian operasionalnya produksi, dan dapat terhindar PHK," jelasnya.

Kelima, perusahaan atau pabrik yang angka penularan Coronanya tinggi dapat melakukan masuk
kerja bergilir. Hal itu diharapkan dapat mengurangi jumlah kerumunan buruh dan mobilitas di
pabrik. "Sebisa mungkin tidak menghentikan operasional secara total yang dikhawatirkan terjadi
ledakan PHK," ujarnya.
Keenam, perusahaan yang tetap operasional tersebut tidak boleh merumahkan buruh dengan
memotong gaji, apalagi melakukan PHK.

253