Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Menurutnya, bagi perusahaan yang operasional aktivitasnya 100% bisa dikerjakan di rumah,
maka diberlakukan WFH 100%. Perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan hal ini seperti
industri startup, jasa perdagangan, kantor pusat industri manufaktur, staf perkantoran, dan
industri manufaktur lainnya yang proses produksinya tidak membutuhkan kehadiran buruhnya
secara terus-menerus.

Sedangkan untuk industri manufaktur atau fabrikasi, memang sangat tidak mungkin untuk
melakukan WFH 100%. Karena bila stop produksi akan mengakibatkan perusahaan harus
melakukan kebiijakan merumahkan karyawan, potong gaji, bahkan bisa berujung PHK. Ini pilihan
yang sulit antara kesehatan atau ekonomi.

Said mencontohkan, di beberapa perusahaan otomotif, elektronik, dan komponen; ketika baru-
baru ini dilakukan test swab antigen dan dilanjutkan test PCR, dari hampir 2.000-an karyawan
yang ikut test, ditemui 200 buruh positif Corona, termasuk TKA yang bekerja di sana. Dengan
melihat sampel ini, berarti sekitar 10% buruh positif corona.

“Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki risiko terpapar Covid-19 cukup tinggi,
karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik. Hampir di mayoritas anggota KSPI di
klaster pabrik, angka buruh positif Covid-19 di pabrik rata-rata 10%. Dari klaster pabrik kemudian
menularkan ke klaster keluarga akibat tidak diberikannya obat dan vitamin ke buruh yang sedang
isoman tadi,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI dan Governing Body ILO ini
berpendapat, untuk penanggulangan Covid-19 di klaster pabrik, perusahaan dan pemerintah
dapat melakukan hal-hal berikut:

Pertama, berikan masker, obat, dan vitamin gratis kepada buruh (termasuk yang isoman) secara
masif di seluruh Indonesia.

Kedua, klinik, apotek, dan puskesmas jaringan BPJS Kesehatan bisa menerima pengambilan
obat, vitamin, dan masker gratis bagi buruh dan keluarga peserta BPJS Kesehatan yang sedang
isoman. Harus ada pengecualian di tengah pandemi ini. Karena selama ini BPJS tidak
menanggung biaya isoman tersebut.

Ketiga, perusahaan yang angka penularan Covid-19 nya tinggi, maka seluruh karyawannya harus
diliburkan untuk sementara waktu sesuai rekomendasi Disnaker dan Satgas Covid, misal 1-5 hari
libur total.

Keempat, setelah libur sementara selesai, perusahaan wajib menerapkan protokol kesehatan
Covid-19 dengan ketat yang biayanya ditanggung bersama BPJS dan perusahaan untuk
pembagian gratis masker, hand sanitizer, vitamin untuk buruh yang sedang bekerja. Sehingga
dapat dihindari penghentian operasionalnya produksi, dan dapat terhindar PHK.

Kelima, perusahaan atau pabrik yang angka penularan Coronanya tinggi, dapat melakukan
masuk kerja bergilir sehingga mengurangi jumlah kerumunan buruh dan mobilitas di pabrik.
Sebisa mungkin tidak menghentikan operasional secara total yang dikhawatirkan terjadi ledakan
PHK.

Keenam, perusahaan yang tetap operasional tersebut tidak boleh merumahkan buruh dengan
memotong gaji, apalagi melakukan PHK.

Dan terakhir, pesan Said, kalau tidak bisa dihindari PHK karena masalah pasar yang lesu, maka
harus didahului langkah preventif seperti kerja bergilir, mengurangi shift, memotong tunjangan
tetap tapi gaji pokok dan tunjangan tetap tidak dipotong, dan lain sebagainya.

“Intinya, sebisa munggkin harus dihindari PHK dalam situasi yang sulit ini,” tegasnya.

258