Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 257
Dalam surat edaran itu, Menaker meminta para gubernur untuk menyampaikan imbauan kepada
pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran nomor M/7/AS.02.02/V/2020
tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Protokol
Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.
"Mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat," tegas
Menaker Ida Fauziyah dalam edaran tersebut.
Ida juga meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi
COVID-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja untuk
mengikuti vaksinasi.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, telah menelepon
Menaker untuk meminta perusahaan tak memecat pegawai mereka yang bekerja dari rumah.
Sesuai aturan PPKM Darurat, pegawai di sektor esensial separuhnya harus WFH. Sementara
pegawai sektor non-esensial seluruhnya harus bekerja dari rumah.
"Saya barusan telepon Ibu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) untuk juga memberi tahu
perusahaan-perusahaan untuk tidak memecat pegawainya dalam konteks ini (imbauan bekerja
di rumah)," jelas Luhut saat konferensi pers, Senin (5/7).
Penegasan ini disampaikan, karena Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat, melihat masih
banyak pegawai yang diminta bekerja dari kantor. Hal ini ditandai dengan macetnya sejumlah
akses jalan menuju ke Jakarta pada Senin (5/7), hari kerja pertama di masa PPKM Darurat.
256
