Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang ditunggu buruh
dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan tidak boleh ada PHK," lanjutnya.

KSPI MINTA PEMERINTAH BERIKAN MASKER, OBAT DAN VITAMIN GRATIS,
KHUSUSNYA PADA BURUH YANG ISOMAN

, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung
upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
"KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19," kata
Presiden KSPI Said Iqbal, kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).

Menurut Said Iqbal, saat ini ancaman dan gertakan kepada pengusaha, buruh, dan masyarakat
tidak dibutuhkan.

Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata dari Menteri dan pejabat terkait, yang secara
bijaksana mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan masker gratis, obat, vitamin,
hingga imboost kepada buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS Kesehatan
di seluruh Indonesia, khususnya kepada buruh yang isoman agar tidak menular ke klaster
keluarga.

"Di samping itu, pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari
ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang
ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekedar omongan tidak boleh ada PHK,"
lanjutnya.

"Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan
dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan"
lanjut Said Iqbal .

Menurutnya, bagi perusahaan yang operasional aktivitasnya 100% bisa dikerjakan di rumah,
maka diberlakukan WFH 100%.

Perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan hal ini seperti industri start up, jasa
perdagangan, kantor pusat industri manufaktur, staf perkantoran, dan industri manufaktur
lainnya yang proses produksinya tidak membutuhkan kehadiran buruhnya secara terus-menerus.

Sedangkan untuk industri manufaktur atau fabrikasi, memang sangat tidak mungkin untuk
melakukan WFH 100%.

Karena bila stop produksi akan mengakibatkan perusahaan harus melakukan kebiijakan
merumahkan karyawan, potong gaji, bahkan bisa berujung PHK.

Ini pilihan yang sulit antara kesehatan atau ekonomi.

Said Iqbal mencontohkan, di beberapa perusahaan otomotif, elektronik, dan komponen; ketika
baru-baru ini dilakukan test swab antigen dan dilanjutkan test PCR, dari hampir 2000-an
karyawan yang ikut test, ditemui 200 buruh positif Corona, termasuk TKA yang bekerja di sana.
Dengan melihat sampel ini, berarti sekitar 10% buruh positif corona.

"Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki resiko terpapar Covid-19 cukup tinggi,
karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik. Hampir di mayoritas anggota KSPI di
klaster pabrik, angka buruh positif Covid-19 di pabrik rata-rata 10%. Dari klaster pabrik kemudian

260