Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 258
Judul KSPI Ingatkan Jangan Ada Pemotongan Gaji hingga Ledakan PHK
Nama Media okezone.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/07/06/320/2436178/kspi-
ingatkan-jangan-ada-pemotongan-gaji-hingga-ledakan-phk?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-07-06 10:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan
pemberlakuan PPKM darurat. "KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk
menanggulangi Covid-19," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa(6/7/2021).
KSPI INGATKAN JANGAN ADA PEMOTONGAN GAJI HINGGA LEDAKAN PHK
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan
pemberlakuan PPKM darurat .
"KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19," kata
Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa(6/7/2021).
Menurut Said, saat ini ancaman dan gertakan kepada pengusaha, buruh, dan masyarakat tidak
dibutuhkan. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah tindakan nyata dari menteri dan pejabat terkait,
yang secara bijaksana mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan gratis masker, obat,
vitamin, hingga imboost kepada buruh dan masyarakat melalui jaringan klinik dan apotek BPJS
Kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya kepada buruh yang isoman agar tidak menular ke
klaster keluarga.
"Di samping itu, pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari
ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang
ditunggu buruh dan rakyat, bukan ancaman menteri dan sekadar omongan tidak boleh ada PHK,"
lanjutnya.
Menurut Said, persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus
dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau
gertakan.
257
