Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 116

Judul               Upah Minimum Buruh Diatur Berdasarkan Kondisi Ekonomi
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Aturan Upah Buruh
                Halaman/URL         https://rri.co.id/ekonomi/980557/upah-minimum-buruh-diatur-
                                    berdasarkan-kondisi-ekonomi
                Jurnalis            Mosita Dwi Septiasputri
                Tanggal             2021-02-23 14:17:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
              2020  tentang  Cipta  Kerja  yakni  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan. PP tersebut pada umumnya mengatur tentang upah minimum pekerja/ buruh.



              UPAH MINIMUM BURUH DIATUR BERDASARKAN KONDISI EKONOMI

              Jakarta: Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.

              PP tersebut pada umumnya mengatur tentang upah minimum pekerja/ buruh.

              "Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota
              dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 sepertti
              dikutip RRI.co.id, Selasa (23/2/2021).


              Pada Pasal 25 Ayat (2) PP disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi
              ekonomi dan ketenagakerjaan. Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud
              meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja.

              Selain itu, disebutkan juga jika syarat tertentu pada upah minimum kabupaten/kota meliputi
              pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi hingga tingkat penyerapan tenaga kerja.

              "Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan
              median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," demikian bunyi Pasal
              25 Ayat (5).
              Pada  Pasal  26  ayat  (1)  PP  Nomor  36  Tahun  2021  dikatakan  bahwa  penyesuaian  nilai  upah
              minimum akan dilakukan setiap tahun dan akan ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara
              batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.



                                                           115
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121