Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 112

pesangon  dapat  dibayar  setengah  dari  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  jika  perusahaan
              mengalami kerugian.
              Dengan  syarat,  terdaftar  sebagai  peserta  selama  24  bulan,  dengan  masa  iur  12  bulan  dan
              membayar iuran berturut-turut selama 3 bulan.

              "Ya kita harap, jaminan kehilangan pekerjaan ini betul-betul dapat memproteksi pekerja kita.
              Kalaupun nanti di-PHK karena kondisi perusahaan yang tidak stabil, tetapi JKP dari pemerintah
              harus tetap diberikan kepada mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan," kata Saleh saat dihubungi
              Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

              Bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
              pelatihan kerja. Peserta akan menerima manfaat berupa uang dan pelatihan selama 6 bulan bila
              terkena PHK.

              Uang tunai dari JKP diberikan tiap bulan paling banyak enam bulan upah dengan ketentuan
              sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama.

              Selanjutnya  akan  diberikan  sebesar  25  persen  dengan  besaran  upah  pekerja/buruh  tersebut
              sebesar Rp 5 juta yang menjadi acuan batas atas upah.

              Jika upah melebihi batas atas, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat
              uang tunai adalah batas atas upah atau Rp 5 juta.

              "Dulu  kan  BPJS  Ketenagakerjaan  itu  hanya  memberikan  empat  jaminan.  Jaminan  hari  tua,
              jaminan pensiun, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian. Nah, satu lagi ini ada jaminan
              kehilangan pekerjaan," ucapnya.












































                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117