Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 114
PENGAMAT: PEMOTONGAN CUTI BERSAMA KONTRADIKTIF DENGAN DP 0 PERSEN
MOBIL BARU
Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira,
menilai pemangkasan cuti bersama 2021 sebanyak 5 hari bertolak belakang dengan kebijakan
insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) berupa uang muka (DP) 0 persen untuk
kendaraan baru seperti motor dan mobil.
"Kebijakan pemerintah terkait pengendalian pandemi misalnya melalui pemangkasan cuti
bersama Lebaran 2021 sepertinya kontradiktif dengan diskon PPnBM untuk mendorong
masyarakat beli mobil baru," kata Bhima kepada Liputan6.com, Selasa (23/2/2021).
Bhima mengibaratkan harga mobil tanpa DP ini akan murah, namun di sisi lain mobilitas dengan
menggunakan mobil baru itu dibatasi. Padahal menurutnya volume penjualan mobil biasanya
naik jelang Lebaran Idul Fitri.
"Ini tradisi kelas menengah di Indonesia, mau silaturahmi di kampung halaman dengan mobil
baru. Mobil juga dianggap sebagai status sosial kesuksesan seseorang," ujar dia.
Dia lantas mempertanyakan pemerintah yang mengeluarkan DP 0 persen untuk mobil dalam
situasi tak normal. Pemerintah dihimbau agar fokus dulu pada pengendalian dan menahan diri
untuk mengeluarkan insentif kepada masyarakat agar bepergian.
Dengan adanya kebijakan DP 0 persen untuk mobil baru, Bhima cemas jika proses pemulihan
ekonomi di tengah pandemi Covid-19 jadi tersendat. Ditambah pemerintah juga telah
mengurangi jumlah cuti bersama 2021.
"Dikhawatirkan tanpa konsistensi kebijakan, hasilnya akan merugikan pemulihan ekonomi.
Masyarakat berada dalam kebingungan, beli mobil baru tapi tidak boleh jalan-jalan keluar kota,"
pungkas Bhima.
Pemerintah telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama di 2021. Terbaru,
pemerintah mengubah jadwal cuti bersama di tahun ini demi mencegah penyebaran Covid-19.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jumlah cuti bersama 2021 sebanyak 7 hari.
Kemudian dipangkas 5 hari menjadi tersisa 2 hari.
Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021,
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti
Bersama tahun 2021.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy mengatakan, salah satu alasan pemangkasan cuti bersama, karena melihat kurva
peningkatan penyebaran virus Corona atau Covid-19 juga belum kunjung melandai meski
berbagai upaya sudah dilakukan.
Pengalaman sebelumnya, usai libur panjang malah ada kecenderungan kasus positif meningkat,
mobilitas masyarakat naik, sementara program vaksinasi sedang berjalan.
"Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong
terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat," ujar Muhadjir dalam Rapat
Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (22/2/2021).
113
