Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 111
Judul Pemerintah Harus Berikan JKP jika Pekerja Kena PHK Tanpa Pesangon
Penuh
Nama Media kompas.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/14241871/pemerintah-
harus-berikan-jkp-jika-pekerja-kena-phk-tanpa-pesangon-penuh
Jurnalis Nicholas Ryan Aditya
Tanggal 2021-02-23 14:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN) Ya kita harap,
jaminan kehilangan pekerjaan ini betul-betul dapat memproteksi pekerja kita. Kalaupun nanti di-
PHK karena kondisi perusahaan yang tidak stabil, tetapi JKP dari pemerintah harus tetap
diberikan kepada mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN) Dulu kan BPJS
Ketenagakerjaan itu hanya memberikan empat jaminan. Jaminan hari tua, jaminan pensiun,
jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian. Nah, satu lagi ini ada jaminan kehilangan pekerjaan
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan, pemerintah harus
memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada buruh atau pekerja yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu
Istirahat, dan PHK mengatur, pesangon dapat dibayar setengah dari ketentuan yang telah
ditetapkan jika perusahaan mengalami kerugian.
PEMERINTAH HARUS BERIKAN JKP JIKA PEKERJA KENA PHK TANPA PESANGON
PENUH
JAKARTA, - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan,
pemerintah harus memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada buruh atau pekerja
yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK mengatur,
110
