Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan seharusnya menjadi sinyal
kesejahteraan bagi para buruh di Indonesia. Pasalnya, ia melihat ada salah satu pasal di PP
tersebut yaitu Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

ANGGOTA KOMISI IX INI SEBUT PP PENGUPAHAN YANG BARU BERPOTENSI
SEJAHTERAKAN BURUH

JAKARTA, - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan seharusnya menjadi
sinyal kesejahteraan bagi para buruh di Indonesia.

Pasalnya, ia melihat ada salah satu pasal di PP tersebut yaitu Pasal 25 ayat (2) menyatakan
bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Hal ini, menurut dia, berpotensi membuat buruh bisa mendapatkan tambahan gaji jika ekonomi
Indonesia sedang bagus.

"Kelihatannya kan di PP baru ini disesuaikan dengan situasi ekonomi dan perburuhan. Kalau
situasi ekonominya bagus atau baik, ya berarti kan harus ada tambahan gaji, atau kesejahteraan
untuk para pekerja," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Oleh karena itu, Saleh berpandangan bahwa buruh berpotensi mendapat tambahan gaji seiring
situasi ekonomi yang membaik.

Begitu juga, lanjut dia, ketika kondisi perusahaan sedang untung dari sisi ketenagakerjaan.
Menurutnya, tambahan gaji harus diberikan seiring dengan kondisi baik yang dialami
perusahaan.

"Kalau perusahaannya untung dari sisi ketenagakerjaan, ya harusnya perusahaan itu berikan
tambahan gaji lagi untuk para pekerja. Itu yang saya pahami," jelasnya.

Lebih lanjut, ia membandingkan aturan mengenai pengupahan yang sebelumnya diatur dalam
PP Nomor 78 Tahun 2015.

Saleh menilai, aturan sebelumnya hanya menetapkan upah minimum dilakukan setiap tahun
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi.

Aturan itu, kata dia, tidak akan membuat buruh mendapatkan tambahan gaji meski kondisi
ekonomi Indonesia sedang positif.

"Kalau kita lihat memang pada PP lama itu didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Tetapi setiap
yang sudah dianggap layak itu, ya berhenti sampai situ saja. Kalau misal ekonomi lagi bagus,
penghasilan perusahaan juga makin mantap, ya tetap saja upah minimumnya sampai di situ,"
nilai Saleh.

Oleh karena itu, jika merujuk aturan lama, ia mengatakan, buruh akan dirugikan karena tidak
akan mendapatkan tambahan gaji meski kondisi ekonomi negara sedang baik.

120