Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 122
Kendati demikian, ia mencontohkan apabila PP lama tersebut diterapkan pada saat pandemi
Covid-19 mewabah justru tak jauh berbeda praktiknya dengan PP baru, karena kondisi ekonomi
sedang tidak baik.
"Maka saya kira ada plus minusnya di situ. Ternyata kalau PP lama itu dipakai saat ini kan ada
pandemi. Kan produktivitas menurun, permintaan menurun, perusahaan tidak bisa mendapatkan
penghasilan. Banyak yang dirumahkan pekerjanya. Artinya sebenarnya tidak jauh berbeda
prakteknya dari PP lama dengan PP baru," tuturnya.
Menimbang hal tersebut, Saleh menyarankan, agar pemerintah perlu merumuskan kebijakan
dengan menyesuaikan kondisi dan situasi di masa pandemi.
Ia berharap, pemerintah tetap berpihak sepenuhnya pada buruh atau pekerja, tanpa
mengesampingkan para pemilik modal atau pengusaha.
"Dalam hal ini ya jangan sampai perusahaan yang diuntungkan, sementara pekerja tidak. Itu
prinsipnya. Tentu ke depan, aturan dalam PP Pengupahan ini tentu harus dijalankan dalam
konteks keberpihakan bagi kesejahteraan para pekerja atau para buruh kita," imbuh dia.
Selain itu, dalam mengambil keputusan, Saleh juga menyarankan agar para pekerja dilibatkan.
Menurutnya, harus ada tripartit meeting di mana mempertemukan para pekerja, pengusaha, dan
pemerintah untuk membahas upah minimum atau hak buruh.
"Nah dalam hal ini tentu saja, keputusan-keputusan yang berkenaan dengan hak-hak pekerja
atau buruh itu para pekerja kita harus tetap dilibatkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diteken
Jokowi pada 2 Februari 2021.
Dilihat dari salinan dokumen PP yang diunduh Kompas.com melalui JDIH Kementerian
Sekretariat Negara, ketentuan tersebut di antaranya mengatur tentang upah minimum pekerja/
buruh.
" Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021.
Pada Pasal 25 Ayat (2) PP tersebut dikatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
121
