Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 137
Judul Pesangon PHK Diberikan Separuh di UU Cipta Kerja? Begini
Hitungannya
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/02/23/130103326/pesangon-
phk-diberikan-separuh-di-uu-cipta-kerja-begini-hitungannya
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2021-02-23 13:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementarian Ketenagakerjaan) Pernyataan ini perlu
kami luruskan, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan PHK yang juga sudah
disebutkan dalam PP tersebut
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementarian Ketenagakerjaan) Jadi tidak benar
perusahaan dapat memberikan (pesangon) separuhnya saja, hal ini harus dilihat dulu PHK-nya
dalam konteks atau alasan apa
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementarian Ketenagakerjaan) Ada pengawasan
tenaga kerja, itu yang juga akan kita perkuat sehingga berbagai moral hazard (penyimpangan
moral) bisa kita minimalisir
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketentuan pesangon memang sangat bagus 32 kali. Pada prakteknya, hanya 7 persen
yang mengikuti ketentuan Undang-Undang 13/2003 tentang pesangon
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Praktiknya di lapangan (pembayaran
pesangon tak sesuai UU Ketenagakerjaan) seharusnya tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata
perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya karena dianggap terlalu tinggi
Ringkasan
Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pesangon buruh dalam regulasi turunan
Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja . Perhitungan besaran pesangon
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
136
