Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 138
PESANGON PHK DIBERIKAN SEPARUH DI UU CIPTA KERJA? BEGINI HITUNGANNYA
JAKARTA, - Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pesangon buruh dalam regulasi
turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja .
Perhitungan besaran pesangon diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta
Pemutusan Hubungan Kerja.
Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, berikut perhitungan pesangon korban
PHK : Sementara dalam Pasal 43 diatur, bahwa perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi
jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagaimana ketentuan yang diatur
dalam Pasal 40, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian
perusahaan.
Jika memenuhi syarat tersebut, maka perusahaan diizinkan pemerintah untuk memberikan
pesangon sebesar separuh atau 0,5 kali dari besaran pesangon di Pasal 40.
Namun, pekerja bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja sebesar 1
kali dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3).
Ketentuan pengurangan pesangon juga bisa dilakukan perusahaan apabila ada pengambialihan
perusahaan yang mengakibatnya perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2)).
Uang penghargaan masa kerja dalam Pasal 40 ayat (3) tersebut yakni sebesar: Dengan adanya
penyesuaian pembayaran pesangon korban PHK di UU Cipta Kerja ini bisa lebih rendah
dibandingkan dengan jumlah pesangon di aturan lama yakni UU Ketenagakerjaan.
Sementara itu dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementarian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah memang mengizinkan perusahaan mengurangi besaran
pesangon namun harus memenuhi beberapa syarat.
"Pernyataan ini perlu kami luruskan, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan
PHK yang juga sudah disebutkan dalam PP tersebut," kata Sanusi.
"Jadi tidak benar perusahaan dapat memberikan (pesangon) separuhnya saja, hal ini harus
dilihat dulu PHK-nya dalam konteks atau alasan apa," lanjut dia.
Menghindari aji mumpung perusahaan yang tidak masuk dalam alasan PP tersebut, maka
Kemenaker akan memperkuat pengawasan sehingga tidak terjadi pemberian pesangon PHK
separuh.
"Ada pengawasan tenaga kerja, itu yang juga akan kita perkuat sehingga berbagai moral hazard
(penyimpangan moral) bisa kita minimalisir," ujar Anwar.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan, hanya 7 persen
perusahaan saja yang mampu mengikuti ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut, lanjut Ida, selama ini perusahaan harus membayarkan
pesangon kepada pekerja/buruh sebanyak 32 kali gaji. Kenyataannya, tidak semua perusahaan
menyanggupi hal tersebut.
137
