Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 142
Penjelasan Kemnaker soal Aturan Pesangon PHK 50 Persen Tidak hanya mengenai perpanjangan
kontrak dan pemberian kompensasi, kebijakan tersebut juga mengatur tentang pesangon PHK
bisa dipotong 50 persen atau setengahnya.
Dalam aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan diperbolehkan
membayar pesangon separuhnya bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan sehingga perusahaan bisa membayar setengah dari
pesangon kepada karyawan yang di-PHK.
Turunkan Angka pengangguran, Kemnaker Optimalkan Kinerja Pengantar Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan meluruskan maksud dari PP terkait pesangon tersebut.
"Pernyataan ini perlu kami luruskan, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak." "Sesuai dengan
alasan PHK yang juga sudah disebutkan dalam PP tersebut," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker
Anwar Sanusi dihubungi Kompas.com, Senin (22/2/2021).
"Jadi tidak benar perusahaan dapat memberikan (pesangon) separuhnya saja, hal ini harus
dilihat dulu PHK-nya dalam konteks atau alasan apa," lanjut dia.
Di dalam PP No.35/2021, disebutkan alasan perusahaan memberikan pesangon PHK separuhnya
saja, sebagai berikut:
1. Dalam hal terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan
syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, pengusaha dapat
melakukan PHK. Sementara, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali. Uang
penghargaan masa kerja satu kali ketentuan dan uang penggantian hak.
2. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan efisiensi yang
disebabkan perusahaan alami kerugian.
3. Pengusaha mem-PHK pekerja/buruh karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan karena
kerugian terus-menerus selama dua tahun.
4. Pengusaha mem-PHK karena alasan perusahaan tutup akibat keadaan memaksa atau force
majeure . Kemnaker Tingkatkan Kompetensi Lebih dari 900 Ribu Orang di Tahun 2020 5.
Pengusaha dapat melakukan PHK karena alasan perusahaan menunda kewajiban pembayaran
utang yang disebabkan kerugian.
6. PHK karena alasan perusahaan pailit.
7. Pengusaha bakal memberikan separuh pesangon PHK apabila pekerja/buruh melakukan
pelanggaran dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.
Namun, sebelumnya pekerja/buruh yang melanggar tersebut harus diberikan surat peringatan
terlebih dahulu.
Menghindari aji mumpung perusahaan yang tidak masuk dalam alasan PP tersebut, maka
Kemenaker akan memperkuat pengawasan sehingga tidak terjadi pemberian pesangon PHK
separuh.
"Ada pengawasan tenaga kerja, itu yang juga akan kita perkuat sehingga berbagai moral hazard
(penyimpangan moral) bisa kita minimalisir," pungkas Anwar.
141
