Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021

berbagai upaya sudah dilakukan. Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun
2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang
Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

HEADLINE: CUTI BERSAMA 2021 DIPANGKAS TINGGAL 2 HARI, LIBUR PANJANG
DIPERKETAT?

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.
Terbaru, pemerintah mengubah jadwal cuti bersama tahun ini demi mencegah penyebaran
Covid-19 . Melihat kurva peningkatan penyebaran virus Corona atau Covid-19 tak kunjung
melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jumlah cuti bersama 2021 sebanyak 7 hari.
Kemudian dipangkas 5 hari menjadi tersisa 2 hari.

Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021,
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti
Bersama tahun 2021.

Lalu apakah aturan perjalanan saat libur panjang akan diperketat? Juru Bicara Satgas
Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan sejauh ini pengaturan mobilitas
masyarakat masih mengacu pada Surat Edaran (selanjutnya disebut SE) Satgas Penanganan
Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 serta Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04/2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
"Sejauh ini pengaturan mobilitas masih mengacu kepada SE Satgas Nomor 7 serta khusus Pulau
Jawa Bali karena beberapa daerahnya masih melaksanakan PPKM maka tetap mengacu kepada
Inmendagri No. 4 Tahun 2021," kata Wiku kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Dalam SE Satgas Nomor 7 tahun 2021 yang diterbitkan pada Selasa, 9 Februari 2021 disebutkan
pelaku perjalanan transportasi umum darat di Jawa masih akan dilakukan tes Covid-19 secara
acak.

"Untuk perjalanan dari dan ke pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar
provinsi/kabupaten/kota) berlaku persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: Pelaku perjalanan
yang menggunakan moda transportasi umum darat dilakukan tes acak (random check) rapid test
antigen/GeNose test bila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah," sebut SE
itu.
Sementara bagi pelaku perjalanan udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes
RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif rapid
test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum
keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
Untuk Pelaku perjalanan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau
negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam
sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan "Pelaku perjalanan kereta api antarkota
wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau negatif rapid test
antigen/GeNose test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum
keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan," jelas SE itu.
47