Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 50
"Kita masih jauh dari aman. Aman itu di bawah 5 persen yang positif," ujar dia, Sehingga, kata
dia, saat ini masyarakat belum aman untuk berwisata atau melakukan mobilitas seperti mudik
secara beramai-ramai.
"Tapi kalau misalnya dia jalan sendiri, mungkin lebih bisa dimengerti. Tapi kalau semua pulang
pas musim mudik itu jalannya bakal barengan, orang akan ke luar kota, wisata ramai-ramai, itu
yang perlu diantisipasi," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menilai adanya pemangkasan cuti bersama setidaknya
bisa mengurangi mata rantai penularan Covid-19. Namun, kata dia, tidak bisa berjalan sendiri,
harus ada kebijakan yang komprehensif. Misalnya testing diperbanyak, dan titik masuk suatu
provinsi ditetapkan protokol kesehatan ketat.
"Contoh di lokasi keberangkatan, atau warga bawa dokumen bahwa bebas Covid-19 minimal
antigen atau PCR, maksimal 1-24 jam sebelum berangkat atau di hari H," kata Charles kepada
Liputan6.com .
Charles juga meminta pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan
menjalankan protokol kesehatan. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia sudah melalui pandemi
Covid-19 hampir satu tahun.
"Kalau melarang bepergian atau mudik, saya kira sekarang cukup sulit. Jadi yang bisa dilakukan
mengelurkan kebijakan yang memaksa masyarakat disiplin protokol. Salah staunya wajib negatif
Covid-19 dibuktikan dengan membawa dokumen. Sehingga kemungkinan penularan
diperjalanan maupun di tempat tujuan bisa diminimalisir," ujar dia.
Selain itu, testing juga bisa dilakukan di stasiun dan kapal serta di pintu keluar masuk perbatasan
antara kota antar provinsi.
"Butuh kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, memang membutuhkan energi tidak sedikit
tapi harus dilakukan agar menimalisir penularan dan sekaligus tidak mematikan roda ekonomi
dan sosisal masyarakat. Jadi tidak serta merta melarang mudik, tapi menerapkan prosedur," kata
dia.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena mengatakan kebijakan pemerintah dalam
memangkas cuti bersama adalah kebijakan yang tak populer. Namun, hal ini bisa dipahami demi
menekan penyebaran Covid-19.
"Tentu kebijakan ini kami pahami memang tidak populer, tapi yang pasti ini satu-satunya jalan
kita untuk menekan pandemi. Kami pahami kebijakan Pemerintah ini untuk menjaga kurva kasus
Covid," kata Melki di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Dia menyarankan, pemangkasan itu juga dibarengi pembatasan mudik.
"Pemangkasan cuti lebaran dan pembatasan mudik lebaran, akan juga membatasi potensi
pergerakan virus yang ada pada orang per orang pada saat lebaran atau liburan," ujar Melki.
Politikus Golkar ini berharap kedua pembatasan itu bisa mencegah kenaikan kasus Covid-19 yang
sering terjadi pasca libur dan cuti bersama.
"Sehingga pengendalian Covid-19 akan lebih bisa dikendalikan, ketika orang dibatasi untuk
bergerak bersama dalam jumlah banyak," tandas Melki.
Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah membuat langkah
lanjutan usai memangkas cuti bersama. Pemerintah daerah bisa memperkuat regulasi
pengetatan aktivitas di daerah masing-masing. Dicky memahami di satu sisi pariwisata tetap
ingin berjalan dan masyarakat pun sudah jenuh dengan situasi pembatasan berkegiatan.
49
