Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 95
Judul UU Cipta Kerja Terbit, Begini Mekanisme Jaminan Kehilangan
Pekerjaan
Nama Media jawapos.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/23/02/2021/uu-cipta-kerja-terbit-
begini-mekanisme-jaminan-kehilangan-pekerjaan/
Jurnalis Romys Binekasri
Tanggal 2021-02-23 15:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja memberikan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK). Hal Itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
JKP. Dalam beleid tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah
agar buruh yang terkena PHK mendapatkan JKP. Hal itu diatur di Pasal 4.
UU CIPTA KERJA TERBIT, BEGINI MEKANISME JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja memberikan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK). Hal Itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
JKP.
Dalam beleid tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah agar
buruh yang terkena PHK mendapatkan JKP. Hal itu diatur di Pasal 4.
Dalam Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa peserta (yang mendapatkan JKP, Red) adalah pekerja
atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial dan pekerja
atau buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial.
Kemdian, dalam pasal 4 ayat 2, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi
persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar,
dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.
Selain persyaratan di atas, buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah harus
diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM. Pekerja atau buruh yang bekerja pada
usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang kurangnya pada program JKN, JKK, JHT,
dan JKM. Peserta program JKN merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha.
94
