Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 96
Sementara, Pasal 11 menjelaskan mengenai iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan
sebesar 0,46 persen dari upah sebulan. Iuran sebesar 0,46 persen tersebut bersumber dari iuran
yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP.
Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22 persen dari upah sebulan. Sementara
sumber pendanaan JKP merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM.
Selanjutnya, Pasal 19 ayat 3 menjelaskan mengenai manfaat JKP yang dapat dapat diajukan
setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar
iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi
pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
Pasal 20 menerangkan manfaat JKP bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja
dikecualikan untuk alasan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, cacat total
tetap, pensiun, atau meninggal dunia.
Manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu
diberikan apabila pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya
jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
Pemutusan hubungan kerja harus dibuktikan dengan diterimanya pemutusan hubungan kerja
oleh pekerja/buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Selain itu, juga perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial
dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama. Petikan atau putusan pengadilan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga harus disertakan.
Dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6
bulan upah sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan sebesar 25 persen dari
upah untuk 3 bulan berikutnya.
Pasal tersebut juga menulis bahwa upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat
uang tunai merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan.
95
