Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 117
KSPI antara lain mempersoalkan sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi (UMP), dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyatakan gubernur
dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu.
Menurut Said Iqbal, penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) didalilkan sangat merugikan buruh karena UMK menjadi tidak wajib.
UU Cipta Kerja juga menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal
59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dikhawatirkan pengusaha
dapat mengontrak karyawan berulang-ulang tanpa kepastian pengangkatan sebagai pegawai
tetap.
Pemohon kemudian mempersoalkan pengurangan pesangon karyawan dari 32 bulan upah
menjadi 29 bulan upah yang diatur dalam UU Cipta Kerja sehingga merugikan buruh.
Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU Ciptaker adalah pemutusan hubungan kerja (PHK)
menjadi mudah dengan hilangnya frasa "batal demi hukum" terhadap PHK yang belum memiliki
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pemohon mengkhawatirkan dampak UU Cipta Kerja yang akan mempermudah tenaga kerja
asing, khususnya profesi buruh kasar, masuk ke Indonesia.
Sebelum KSPI, sejumlah kalangan telah mengajukan pengujian UU Cipta Kerja meski belum
secara resmi diundangkan dan belum bernomor pada saat itu.
(antara/jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:.
116
