Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

JOKOWI TEKEN OMNIBUS LAW, BURUH DAERAH ANCAM DEMO BESAR-BESARAN

Serikat buruh atau pekerja di Jawa Barat kembali menyatakan menolak dan meminta agar UU
Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diteken
Presiden Joko Widodo atau pada 2 November 2020 dan sudah resmi diundangkan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan, elemen buruh di Jabar akan tetap
melakukan perlawanan dan akan membuat gerakan penolakan yang lebih masif untuk menyikapi
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Yang pasti tetap menolak Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," kata
Roy, Selasa (3/11/2020).

Roy mengungkapkan ada sejumlah langkah yang diambil buruh. Langkah pertama, meminta
Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai
upaya eksekutif review. Kemudian, melalui legislatif review dengan meminta DPR RI untuk
melakukan inisiasi pembuatan atau revisi UU Cipta Kerja.

"Ketiga, judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Roy.

Selain ketiga langkah tersebut, Roy memastikan serikat buruh termasuk yang ada di Jabar akan
tetap melakukan aksi turun ke jalan mulai di daerah hingga ke Kantor Presiden dan Gedung DPR
RI di Jakarta. Aksi penolakan secara masif akan dilakukan secara serentak pada 9-10 November
mendatang.

"Gerakan buruh melalui aksi tetap dilakukan secara masif baik pada saat pendaftaran dan setiap
persidangan di MK maupun nanti di DPR RI serta di Istana Presiden sampai UU Cipta Kerja
dicabut," ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi baru saja meresmikan UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020,
Senin (2/11/2020). Beleid yang kontroversial ini akhirnya diundangkan meskipun mendapat
banyak tentangan terutama dari kalangan buruh terkait pasal di klaster ketenagakerjaan.

118