Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 121
Ciptaker. Sekarang yang penting adalah peraturan turunannya agar segera bisa
diimplementasikan
negative - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Investasi memiliki porsi sekitar 32
persen, sementara 50 persen bergantung pada konsumsi domestik. Jadi investasi sangat penting
di Indonesia. Kami harap Omnibus Law bisa meningkatkan investasi secara signifikan
negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Hari ini (kemarin-Red) kami menemukan
kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan
tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU
Cipta Kerja
negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan
masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak
diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga
resmi menjadi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, Senin (2/11). Namun, pro dan kontra terkait
UU tersebut belum mereda.
Mayoritas buruh kembali menyuarakan penolakan dan berencana menggelar aksi penolakan
lebih masif. Sementara di sisi pengusaha, keberadaan UU Cipta Kerja ini dinilai mampu
memancing masuknya investor asing ke Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, perjuangan
kaum buruh tidak akan berhenti walau pun UU Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Presiden.
Pihaknya berencana menggelar aksi penolakan yang lebih masif untuk merespons disahkannya
Omnibus Law UU Cipta Kerja.
PRO-KONTRA BELUM REDA
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga
resmi menjadi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, Senin (2/11). Namun, pro dan kontra terkait
UU tersebut belum mereda.
Mayoritas buruh kembali menyuarakan penolakan dan berencana menggelar aksi penolakan
lebih masif. Sementara di sisi pengusaha, keberadaan UU Cipta Kerja ini dinilai mampu
memancing masuknya investor asing ke Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, perjuangan
kaum buruh tidak akan berhenti walau pun UU Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Presiden.
Pihaknya berencana menggelar aksi penolakan yang lebih masif untuk merespons disahkannya
Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Yang pasti kami tetap menolak Omnibus Law Cipta Kerja
khususnya klaster ketenagakerjaan, langkah permintaan Presiden RI menerbitkan Perpu tetap
sebagai upaya eksekutif review, juga legislatif reviewmelalui DPR RI untuk melakukan inisiasi
pembuatan atau revisi UU Cipta Kerja serta judicial reviewke MK juga menjadi pilihan dalam
120
