Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

memperjuangkan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja untuk dibatalkan MK," kata Roy, Selasa
(3/11).

Roy mengatakan, aksi penolakan secara masif akan dilakukan secara serentak pada 9 dan 10
November mendatang. Baik di ibu kota maupun di kabupaten/kota. "Gerakan buruh melalui aksi
tetap dilakukan secara masif baik pada saat pendaftaran dan setiap persidangan di MK, maupun
nanti di DPR RI serta di Istana Presiden RI tetap aksi akan dilaksanakan sampai UU Cipta Kerja
dicabut," imbuhnya. Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Asfinawati mendorong agar fraksifraksi di DPR RI yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
segera mengambil langkah konkret.

Sebagai wakil rakyat di parlemen, menurutnya, fraksi yang tidak setuju bisa mengajukan
Rancangan Undang-undang inisiatif untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Dari sembilan
fraksi di parlemen, dua fraksi menyatakan menolak diberlakukannya UU Cipta Kerja. Fraksi itu
berasal dari Partai Demokrat dan PKS. Asfin menyebut keseriusan dua fraksi di parlemen dalam
menolak undangundang ini bisa dilihat dari inisiatif dan langkah yang mereka ambil di gedung
tempat mereka berkantor. Lagi pula, kata Asfin, sejarah juga pernah mencatat pembatalan
undangundang No 25/1997 yang tak berlaku setelah muncul inisiatif dari anggota dewan. "Fraksi
yang enggak setuju kan bisa mengajukan RUU inisiatif DPR untuk membatalkan UU Omnibus
Law Cipta Kerja. Meniru UU 25/1997, agar rakyat bisa melihat apakah penolakan itu serius atau
tidak," kata Asfin, Selasa (3/11). Ditekennya UU Cipta Kerja, menurut Ketua Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bekasi Raya, Fajar Winarno menjadi sejarah kelam bagi kaum
buruh. Menurutnya, ditekennya UU tersebut mengartikan jika pemerintah tidak mau
mendengarkan jeritan serta aspirasi kaum buruh. Fajar menuturkan, dalam hari-hari ke depan,
buruh akan semakin berhadapan dengan ketidakpastian nasib. Hal itu berkenaan dengan status
aturan kontrak kerja, upah hingga mudahnya pemutusan hubungan kerja. UU Ciptaker disebut
akan semakin mendegradasi ketentuan UU yang sudah ada. "Selama ini, sebelum ada UU saja
sudah kesulitan. Jelas UU ini mendegradasi ketentuan UU yang sudah ada," ungkapnya.

Dia mengatakan, jika tujuannya adalah menarik investor, seyogianya pemerintah juga tak dapat
mengabaikan hak-hak buruh. Ditandatanganinya UU Ciptaker oleh Jokowi itu, dinilainya sebagai
kemenangan bagi pengusaha yang selama ini mengharapkan lahirnya UU Ciptaker. "Ini
kemenangan bagi pengusaha yang selama ini emang mengharapkan lahirnya UU yang
mudahnya rekrut tenaga kerja tanpa status tetap, bayar upah murah tanpa dibebani pesangon,"
ujarnya.

Apresiasi Positif Respons berbeda ditunjukkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Mereka mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani UU Cipta Kerja
dan berharap agar regulasi turunannya dapat segera diimplementasikan demi mempermudah
masuknya investasi. "Kami menyambut baik bahwa akhirnya Presiden telah menandatangani UU
Ciptaker. Sekarang yang penting adalah peraturan turunannya agar segera bisa
diimplementasikan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional
Shinta Widjaja Kamdani dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menambahkan, UU Cipta Kerja memang
bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan. Dengan adanya
aturan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dan

121