Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 123
meningkatkan produktivitas tenaga kerja. "Investasi memiliki porsi sekitar 32 persen, sementara
50 persen bergantung pada konsumsi domestik. Jadi investasi sangat penting di Indonesia.
Kami harap Omnibus Law bisa meningkatkan investasi secara signifikan," kata Rosan. UU ini
ditandatangani sebagai pengesahan oleh Presiden dan pada tanggal yang sama ditandatangani
pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Selanjutnya, UU ini masuk Lembaran
Negara Republik Indonesia 2020 No 245. Sebelumnya, RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU
Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman diserahkan ke Jokowi
pada 14 Oktober 2020. UU Cipta Kerja menyulut banyak protes. Buruh, mahasiswa, hingga
pelajar telah berkali-kali berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Sementara itu, Menteri
Sekretaris Negara Pratikno menyebut sejumlah kesalahan yang ditemukan di dalam Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja merupakan masalah teknis administratif. Sehingga, kesalahan teknis
tersebut tak akan berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja. "Hari ini (kemarin-Red)
kami menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno, Selasa (3/11). Ia menjelaskan, sebelumnya
Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan review dan menemukan sejumlah
kekeliruan yang bersifat teknis setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR. Namun,
kekeliruan tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati
perbaikannya. Kesalahan yang ditemukan kembali setelah UU Cipta Kerja ditandatangani
Presiden Jokowi inipun juga disebutnya merupakan kesalahan teknis penulisan.
Ia berjanji, kekeliruan teknis ini akan menjadi catatan dan masukan bagi pemerintah untuk terus
menyempurnakan kualitas RUU yang akan diundangkan. "Kekeliruan teknis ini menjadi catatan
dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang
hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," kata Pratikno.
Seperti diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan di UU Cipta Kerja yang telah diteken Jokowi
pada Senin (2/11). Kejanggalan yang ditemukan dalam UU setebal 1.187 halaman itu di
antaranya yakni terkait keberadaan Pasal 6. "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi; a. penerapan perizinan
berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; c.
penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan d. penyederhanaan persyaratan investasi,"
begitu bunyi Pasal 6 Dari situlah muncul kejanggalan, lantaran Pasal 6 UU Cipta Kerja merujuk
Pasal 5 ayat (1). Padahal, Pasal 5 tidak memiliki satu ayat pun. Penjelasan Pasal 5 UU Cipta Kerja
berbunyi, "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang
diatur dalam undang-undang terkait." (bn,ant,dtc,cnnind-64).
122
