Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Situs pencarian Google pun menyebut halaman jdih.setneg.go.id tidak berfungsi. Selain itu,
laman itu disebut tidak mengirimkan data apa pun. Kondisi situs JDIH Setneg sulit diakses mulai
dirasakan sejak Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Belum diketahui apa penyebab situs tersebut tidak bisa dibuka.

Liputan6.com pun telah mengkonfirmasi kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya
Utama, namun belum ada jawaban.

Yang jelas, kondisi ini menimbulkan kecurigaan baru bahwa pemerintah tengah merevisi kembali
UU Cipta Kerja yang sudah disahkan Jokowi tersebut. Sebab, sejumlah kesalahan fatal ditemukan
dalam penulisan pasal demi pasal dalam UU tersebut.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Selain sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, UU Cipta Kerja juga menyimpan kesalahan fatal
terkait penulisan pasal. Anggota Baleg Fraksi PKS Bukhori Yusuf angkat bicara terkait hal
tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden untuk menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020
tersebut gegabah. Pasalnya, dalam UU tersebut, Fraksi PKS masih menemukan kejanggalan.

"Pasal 6 semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam
redaksionalnya. Namun, rujukan sebagaimana dimaksud di Pasal 6 tidak ada karena di Pasal 5
tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk ke mana?" ungkapnya di Jakarta,
Selasa (3/11/2020).

Kesalahan itu terdapat pada halaman 6 tepatnya Bab III tentang Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Berusaha.

Pasal 6: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b.
penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha
sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Anehnya, Pasal 5 yang menjadi rujukan Pasal 6 itu berbunyi: Pasal 5 Ruang lingkup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Tak ada sama sekali ayat dalam Pasal 5 yang juga tak membahas tentang peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha.

Besar kemungkinan Pasal 6 itu sebenarnya merujuk pada Pasal 4 yang huruf a berbunyi: a.
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; Anggota Komisi VIII ini menegaskan,
temuan tersebut semakin menguatkan fakta bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat
bermasalah. Penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa berakibat pada pembentukan
produk hukum yang cacat. Ia pun menyesalkan bila dalam implimentasinya, regulasi tersebut
kemudian berdampak negatif pada kelangsungan hidup rakyat.

"Sebelumnya, Kemensetneg secara sepihak telah mengubah UU yang semestinya sudah tidak
boleh diubah karena bukan kewenangannya. Lalu, apa UU ini akan diubah lagi setelah diteken?
Tidak semestinya barang cacat diberikan untuk rakyat, bukan?" Bukhori.

131