Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 133
Fenomenalnya UU Cipta Kerja juga dibuktikan dengan dilayangkannya permohonan uji materi
UU ini sehari setelah disahkan. Ini mungkin sebuah rekor baru, di mana sebuah UU yang baru
berumur satu hari langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan
UUD 1945.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN).
"Pendaftaran permohonan JR ( judicial review ) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan
KSPSI AGN," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada Liputan6.com, Selasa (3/11/2020).
Said menyatakan, KSPI bersama buruh Indonesia secara tegas menolak dan meminta agar UU
Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut. Menurut dia, isi UU Cipta Kerja merugikan para buruh.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata dia.
Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan, KSPI menemukan banyak pasal yang merugikan
para buruh. Salah satunya yakni, sisipan Pasal 88C ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
"Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK," ujar Said.
Selain itu, KSPI menilai UU Cipta Kerja menghilangkan periode batas waktu kontrak yang
terdapat di dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak
berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT (Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu) atau karyawan.
"PKWT (karyawan kontrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi
PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja," tuturnya.
132
