Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Perusahaan tidak perlu menunggu penetapan kriteria perusahaan terdampak atau tidak
terdampak Covid-19 dari Disnakertrans DKI.

AJUKAN BEBAS KENAIKAN UMP, TAK PERLU TUNGGU PENETAPAN KRITERIA
TERDAMPAK COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersilakan perusahaan-perusahaan terdampak
Covid-19 untuk mengajukan permohonan bebas kenaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021 ke
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta.

Perusahaan tidak perlu menunggu penetapan kriteria perusahaan terdampak atau tidak
terdampak Covid-19 dari Disnakertrans DKI.

"Sudah bisa sekarang, tidak perlu menunggu kriteria itu keluar," ujar Kepala Dinas Disnakertrans
dan Energi Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Andri mengatakan, perusahaan bisa menggunakan format umum pendataan ketika hendak
mengajukan permohonan. Minimal item standar, kata dia, terdapat dalam format tersebut,
seperti nama perusahaan, jenis usaha, alamat dan kontak, penanggung jawab, jumlah karyawan
dan laporan keuangan dalam setahun terakhir.

"Yang jelas kan formatnya seperti nama perusahaan, dia bergerak di sektor apa, alamat, jumlah
karyawan, penanggung jawabnya siapa. Itu format-format umum seperti kalau kita melakukan
pendataan," ungkap dia.

Hingga saat ini, kata Andri, belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan bebas
kenaikan UMP 2021. Namun, kata dia, sudah terdapat perusahaan yang secara lisan
menyampaikan kepadanya akan segera mengajukan permohonan. Hal ini disampaikan
perusahaan dalam acara sosialisasi UMP 2021 DKI Jakarta kepada Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Senin (2/11/2020).

Andri mengingatkan, pengajuan permohonan bebas kenaikan UMP 2021 harus dilakukan secara
mandiri oleh perusahaan bersangkutan. Pengajuan tersebut, kata dia, tidak boleh dilakukan
melalui asosiasi pengusaha.

"Pengajuan tidak boleh melalui asosiasi, jadi permohonannya masing-masing perusahaan. Kalau
seumpamanya dikumpulkan di asosiasi, boleh, tetapi bukan atas nama asosiasi, tetapi atas nama
perusahaan yang bersangkutan," jelas dia.

Lebih lanjut Andri mengatakan, pihaknya bersama dewan pengupahan, Badan Pusat Statistik
(BPS) DKI, para pakar serta akademis sedang menggodok secara maraton kriteria-kriteria sektor
usaha terdampak dan tidak terdampak Covid-19. Termasuk, konsep dan template laporan atau
permohanan dari perusahaan yang nantinya dituangkan dalam bentuk SK Disnakertrans dan
Energi DKI.

"Pada bulan November ini kriteria-kriteria itu sudah keluar. Besok malam, mau bertemu bersama
(dewan pengupahan). Pokoknya kita maraton lah, saya tidak mengatakan cepat atau tidak, tetapi

134