Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker, Pemerintah Libatkan Partisipasi
Publik
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/218860/12/bahas-aturan-
turunan-uu-ciptaker-pemerintah-libatkan-partisipasi-publik-1604416313
Jurnalis Mohammad Atik Fajardin
Tanggal 2020-11-03 23:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Arif Rahman Hakim (Deputi bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM
(KemenkopUKM)) Pembahasan UU Cipta Kerja sub Koperasi dan UMKM lintas
kementerian/lembaga sudah melibatkan partisi publik

positive - Arif Rahman Hakim (Deputi bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM
(KemenkopUKM)) Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh
Indonesia agar melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari setiap daerah

Ringkasan

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah resmi diundangkan oleh pemerintah. Kini
sejumlah kementerian tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan pemerintah
sebagai aturan turunan regulasi sapu jagat tersebut.

(("Pembahasan UU Cipta Kerja sub Koperasi dan UMKM lintas kementerian/lembaga sudah
melibatkan partisi publik," kata Arif, Selasa (3/11/2020)).

BAHAS ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER, PEMERINTAH LIBATKAN PARTISIPASI
PUBLIK

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah resmi diundangkan oleh pemerintah. Kini
sejumlah kementerian tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan pemerintah
sebagai aturan turunan regulasi sapu jagat tersebut.
Deputi bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Arif Rahman Hakim
mengatakan pihaknya bersama sejumlah tengah membahas aturan turunan UU Ciptaker. Kini
pembahasan telah mencapai 85%.

139