Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 141
"Pembahasan UU Cipta Kerja sub Koperasi dan UMKM lintas kementerian/lembaga sudah
melibatkan partisi publik," kata Arif, Selasa (3/11/2020).
Adapun penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan turunan UU Cipta Kerja, kata Arif
melibatkan di antaranya, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Koperasi &
Pelaku UMKM, Akademisi dan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Usaha dan
Inkubator.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya menargetkan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk klaster UMKM dan Koperasi bisa rampung
November.
Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan penyusunan timeline dari rancangan aturan
turunan UU Cipta Kerja tersebut. Keterlibatan dari seluruh stakeholder ketinggalan dalam
penyusunan rancangan aturan turunan tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia agar
melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari setiap daerah," kata Arif.
(maf).
140
