Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Ketenagakerjaan yang menyatakan, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/ walikota.
Kemudian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26
Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Corona virus
Disease (Covid-19). dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi
Covid-19.

"Dalam surat edaran itu. katanya diminta kepada gubernur untuk menyesuaikan penetapan nilai
upah minimum tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Kemudian juga dari hasil kesimpulan rapat
dewan pengupahan provinsi tanggal 28 0ktober 2020 di Hotel Grand SakuraMc dan, "katanya.

Dia mengatakan. UMP Sumut tersebut merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja nol tahun sampai dengan satu tahun.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masakerjasatu tahun atau lebih, pengusaha wajib
memberlakuan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur di dalam pengaturan persyaratan
kerja yang berlaku di perusahaan. "Perusahaan yang telah memberikan upah lebih dari
ketetapan UMP yang dilelapkan keputusan gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau
menurunkan upah," katanya.

Dia juga mengatakan. perusahaan yang mampu membayar upah di atas UMP tahun 2021 yang
ditetapkan dapat dirundingkan secara bipartit. Harianto kembali menjelaskan. UMP Sumut 2021
itu tidak naik atau sama dengan U MP 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

"Sebab pertumbuhan ekonomi nasional minus karena Covid-19. Kata Ibu Menteri dalam edaran
itu. UMP2021 tidak dinaikkan untuk melindungi perusahaan dan perlunya pemulihan ekonomi
nasional." katanya.

Meskipun UMP 2021 tidak naik, ia menilai sudah menguntungkan buruh atau pekerja. Sebab
secara umum perusahaan-perusahaan di Indonesia, Termasuk di Sumut, terdampakCovid-19.
(ns)

351