Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 351
Judul UMP Sumut Tetap Rp2,4 Juta
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Ns
Tanggal 2020-11-03 10:33:00
Ukuran 86x169mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.472.000
News Value Rp 13.416.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Harianto Butarbutar (Plt Kepala DinasTenaga Kerja Sumut) Dalam surat edaran itu.
katanya diminta kepada gubernur untuk menyesuaikan penetapan nilai upah minimum tahun
2021 sama dengan tahun 2020. Kemudianjugadari hasil kesimpulan rapat dewan pengupahan
provinsi tanggal 28 0ktober2020di Hotel GrandSakuraMcdan,
neutral - Harianto Butarbutar (Plt Kepala DinasTenaga Kerja Sumut) Perusahaan yang telah
memberikan upah lebihdari ketetapan UMPyangdilelapkan keputusan gubernur ini, dilarang
untuk mengurangi atau menurunkan upah,
neutral - Harianto Butarbutar (Plt Kepala DinasTenaga Kerja Sumut) Sebab pertumbuhan
ekonomi nasional minus karena Covid-19. Kata Ibu Menteri dalam edaran itu. UMP2021 tidak
dinaikkan untuk melindungi perusahaan dan perlunya pemulihan ekonomi nasional
Ringkasan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi memutuskan bahwa Upah Minum Provinsi
(UMP) Sumut tahun 2021 sebesar Rp2.499.423,06 (Rp2,4juta) dan berlaku mulai 1 Januari 2021.
Putusan itu tetapkan Gubernur Sumut pada 30 Oktober 2020 di Medan dengan nomor 1
88.44/528/KPTS/ 2020. Hal itu disampaikan Plt Kepala DinasTenaga Kerja Sumut, Harianto
Butarbutar kepada wartawan,saat dihubungi melalui telepon. Senin (2/1) di Medan.
UMP SUMUT TETAP RP2,4 JUTA
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi memutuskan bahwa Upah Minum Provinsi
(UMP) wSumut tahun 2021 sebesar Rp2.499.423,06 (Rp2,4juta) dan berlaku mulai 1 Januari
2021. Putusan itu tetapkan Gubernur Sumut pada 30 Oktober2020 di Medan dengan nomor 1
88.44/528/KPTS/ 2020.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar kepada
wartawan,saatdihubungi melalui telepon. Senin (2/1) di Medan. Dia menjelaskan, penetapan
UMP tersebut dilakukan gubernurberdasarkan. Pasal 89 Ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 tentang
350
