Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Setneg Akui Salah Redaksional, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law

Halaman/URL Pg1&10
Jurnalis FAL

Tanggal 2020-11-04 05:03:00
Ukuran 471x437mmk

Warna Warna
AD Value Rp 609.945.000
News Value Rp 6.099.450.000

Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK))
Kalaumemantau, jangan-jangan akan lahir lagi dan ada temuan baru terus

negative - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK))
Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari 1.187 pasal

neutral - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) Ini
merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-ugalan tersebut

negative - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK))
Ini kan ada lebih dari 400 peraturan pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU
pokok

negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif
sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut,
khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa
saja gubernur tidakmenetapkanUMK

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Hal ini berarti tidakada jobsecurity atau kepastian bekerja

neutral - Guntur Hamzah (Sekjen Mahkamah Konstitusi) Ada tiga permohonan yang sudah di-
registrasi

59