Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

bermasalah itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi dan
akhirnya diperbaiki. "Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari
1.187 pasal," lanjutnya.

Menurut Gita, catatan pada dua pasal yang ditemukan menunjukkan bahwa produk legislasi
tersebut merupakan buah dari penyusunan yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip
transparansi. "Ini merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-
ugalan tersebut," tegasnya.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, menurut PSHK, adalah koreksi redaksional. Gita
juga mendorong pemerintah untuk menunda terlebih dahulu penerbitan peraturan turunan.
Sebab, peraturan pokoknya belum tuntas dan beres. "Ini kan ada lebih dari 400 peraturan
pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU pokok," tegas dia.

Gita juga menyinggung soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Meski
Presiden Jokowi telah meneken UU Cipta Kerja, secara hukum perppu tetap bisa dikeluarkan
untuk mengganti UU tersebut

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui masih ada hal yang dia sebut
sebagai kesalahan teknis penulisan di UU Cipta Kerja. Meskipun, sejak menerima berkas dari
DPR, pihaknya sudah me-review dan mendapati kesalahan teknis. Lalu, perbaikannya sudah
disepakati dengan DPR

"Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja," terangnya. Dia menyatakan, kekeliruan itu menjadi catatan dan
masukan bagi Kemensetneg terkait dengan kendali kualitas RUU yang akan diundangkan.

Buruh Tetap Menolak

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas
menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Mereka meminta undang-undang tersebut dibatalkan atau
dicabut. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan klaster
ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal
kemarin.

Setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, KSPI
segera mengkaji. Hasilnya, banyak pasal yang merugikan buruh.

Said membeberkan, berlakunya sistem upah murah sangat merugikan. Itu terlihat dari sisipan
pasal 88 c ayat 1 yang menyebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Lalu, ada pasal 88 c ayat 2 yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah
minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. "Penggunaan frasa dapat dalam
penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh Karena penetapan
UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK," ucapnya

Undang-undang tersebut juga menghilangkan batas waktu kontrak. Menurut dia, itu bisa
mengakibatkan adanya pegawai kontrak seumur hidup. "Hal ini berarti tidak ada job security
atau kepastian bekerja" ucapnya

61