Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

kata Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang berdasarkan keterangan yang
diterima pada Selasa (3/11).

DUKUNG KEBIJAKAN ASIMETRIS UMP

HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung kebijakan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan soal asimetris upah minimum provinsi (UMP) 2021. Bagi perusahaan
yang tetap tumbuh dan berkembang, harus menaikan UMP sebesar 3.27 persen menjadi Rp
4.416.186 per bulan.

Sedangkan perusahaan yang ekonominya terdampak pandeml Covid-19, nilai UMP 2021 sama
seperti 2020 sebesar Rp 4.276.349 per bulan. "Kebijakan asimetris Pemerintah DKI Jakarta untuk
UMP 2021 perlu kepastian dan jaminan bagi pengusaha yang terdampak pandemi Covid 19."
kata Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang berdasarkan keterangan yang
diterima pada Selasa (3/11).

Sarman mengatakan, kebijakan itu sangat adil dan memang harus didorong agar sektor tertentu
yang produktif selama pandemi tetap menaikkan UMP 2021. Sebaliknya yang terkena dampak,
kenaikannya 0 persen atau besarannya sama dengan UMP 2020. "Sekitar 90 persen lebih
pengusaha di Jakarta terdampak pandemi covid 19. karena Jakarta merupakan kota jasa dimana
ketika pergerakan manusia dan operasional usaha dibatasi maka ekonomi akan stagnan," ujar
Sarman.

Menurutnya, hampir delapan bulan berbagai sektor usaha mengalami omzet yang anjlok seperti
hotel, restoran, kafe, katering, pusat perdagangan, mal, properti, otomotif, transportasi, event
organizer Organizer dan sebagainya. Pandemi Covid-19, kata dia, membuat cash flow pengusaha
terganggu bahkan sudah banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
merumahkan pekerjanya.

"Bahkan sektor hiburan malam yang jumlahnya juga cukup banyak tidak tahu lagi nasibnya saat
ini karena juga sudah hampir delapan bulan tutup," katanya. Dia menambahkan, indikator kinerja
ekonomi Jakarta sebagal dampak Covid-19 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II
tahun 2020 yang terkontraksi 8,22 persen. Kemudian pada kuartal III tahun 2020 diprediksi juga
masih terkontraksi minus. "Dengan kondisi dunia usaha yang sudah sangat terpuruk, harapannya
kenaikan UMP 2021 Jangan sampai menambah beban pengusaha. Karena itu, kebijakan tidak
menaikkan UMP 2021 sangat adil dan bijak bagi yang terdampak," jelasnya, (faf)

65