Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 68

Judul               Mensesneg: Kekeliruan Teknis Administratif

                Nama Media          Republika
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            Sapto Andika Candra

                Tanggal             2020-11-04 04:57:00
                Ukuran              219x251mmk

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 208.050.000
                News Value          Rp 2.080.500.000

                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Pratikno  (Menteri  Sekretaris  Negara)  Namun,  kekeliruan  tersebut  bersifat  teknis
              administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja

              neutral - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan
              bagi  kami  un-tukterus  menyempurnakan  kendali  kualitas  terhadap  RUU  yang  hendak
              diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi

              negative - Bivitri Susanti (pakar hukum tata negara) Buruknya proses (pembentukan undang-
              undang) ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan proses pembuatan undang-undang,
              padahal undang-undang itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya

              negative  -  Bivitri  Susanti  (pakar  hukum  tata  negara)  Kalau  pemerintah  mau  membuat  ada
              kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan perppu karena undang-
              undang tidak bisa diubah begitu saja. Kalau cuma perjanjian, bisa direvisi

              neutral - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi DPR RI) Ini kan yang ditandatangani presiden
              naskah 1.187 (halaman) yang telah dilakukan pembahan oleh Setneg. Nah semestinya Setneg
              itu bukan pihak yang memiliki ke-wenangan untuk mengubah meski hanya titik koma sekalipun

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pe-kerja Indonesia) Padahal, dalam UUNo 13
              Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal lima tahun
              dan maksimal tiga periode kontrak








                                                           67
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73