Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 68
Judul Mensesneg: Kekeliruan Teknis Administratif
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Sapto Andika Candra
Tanggal 2020-11-04 04:57:00
Ukuran 219x251mmk
Warna Warna
AD Value Rp 208.050.000
News Value Rp 2.080.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Namun, kekeliruan tersebut bersifat teknis
administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja
neutral - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan
bagi kami un-tukterus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak
diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi
negative - Bivitri Susanti (pakar hukum tata negara) Buruknya proses (pembentukan undang-
undang) ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan proses pembuatan undang-undang,
padahal undang-undang itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya
negative - Bivitri Susanti (pakar hukum tata negara) Kalau pemerintah mau membuat ada
kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan perppu karena undang-
undang tidak bisa diubah begitu saja. Kalau cuma perjanjian, bisa direvisi
neutral - Bukhori Yusuf (Anggota Badan Legislasi DPR RI) Ini kan yang ditandatangani presiden
naskah 1.187 (halaman) yang telah dilakukan pembahan oleh Setneg. Nah semestinya Setneg
itu bukan pihak yang memiliki ke-wenangan untuk mengubah meski hanya titik koma sekalipun
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pe-kerja Indonesia) Padahal, dalam UUNo 13
Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal lima tahun
dan maksimal tiga periode kontrak
67