Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 69
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang
sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Dalam naskah yang
diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, tercantum bahwa Presiden.Jokowi menandatangani
dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November dan secara resmi
diundangkan pada tanggal yang sama.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui adanya sejumlah kesalahan yang ditemukan di
dalam UU Cipta Kerja. Menurut dia, hal itu merupakan masalah teknis administratif. "Namun,
kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno.
MENSESNEG: KEKELIRUAN TEKNIS ADMINISTRATIF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang
sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Dalam naskah yang
diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, tercantum bahwa Presiden. Jokowi
menandatangani dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November dan
secara resmi diundangkan pada tanggal yang sama.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui adanya sejumlah kesalahan yang ditemukan di
dalam UU Cipta Kerja. Menurut dia, hal itu merupakan masalah teknis administratif. "Namun,
kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja," ujar Pratikno.
Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan review dan
menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja
dari DPR. Namun, kekeliruan tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk
disepakati perbaikannya.
"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan
kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak
terulang lagi," kata Pratikno.
Naskah UU Cipta Kerja yang terkini terdiri atas 1.187 halaman. Jumlah halaman ini berbeda
dengan jumlah halaman draf usulan pada Februari lalu (1.028 halaman), draf selepas
pengesahan DPR pada 5 Oktober lalu (905 halaman), draf yang diserahkan ke Presiden pada 12
Oktober (812), ataupun versi perbaikan Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Oktober (1.128
halaman).
Artinya, sejak naskah usulan awal berbagai revisi, perbaikan salah tik dan materi undang-undang
telah dilakukan. Meski begitu, masih ditemukan juga sejumlah kekeliruan dalam naskah final
yang diteken Presiden.
Di antaranya pada halaman 6, Pasal 6 yang mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a, sedangkan
Pasal 5 tak punya ayat sama sekali. Selain itu, ada juga kesalahan di Pasal 53 pada halaman
757. Pasal 53 Ayat (5) yang seharusnya mengacu pada ayat (4) malah mengacu pada ayat (3).
68
