Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Dukung Kebijakan Asimetris UMP

Nama Media Warta Kota
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL Pg2
Jurnalis faf

Tanggal 2020-11-04 05:01:00
Ukuran 156x131mmk

Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.040.000
News Value Rp 70.200.000

Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta) Kebijakan asimetris
Pemerintah DKI Jakarta untuk UMP 2021 perlu kepastian dan jaminan bagi pengusaha yang
terdampak pan-demi Covid 19

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta) Sekitar 90 persen lebih
pengusaha di Jakarta terdampak pandeml covid 19. karena Jakarta merupakan kota jasa di-
mana ketika pergerakan manusia dan operasional usaha dibatasi maka ekonomi akan stagnan,

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta) Bahkan sektor hiburan malam
yang jumlahnya juga cukup banyak tidak tahu lagi nasibnya saat ini karena juga sudah hampir
delapan bulan tutup,

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta) Bahkan sektor hiburan malam
yang jumlahnya juga cukup banyak tidak tahu lagi nasibnya saat ini karena juga sudah hampir
delapan bulan tutup,

Ringkasan

HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung kebijakan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan soal asimetris upah minimum provinsi (UMP) 2021. Bagi perusahaan
yang tetap tumbuh dan berkembang, harus menaikan UMP sebesar 3.27 persen menjadi Rp
4.416.186 per bulan.

Sedangkan perusahaan yang ekonominya terdampak pandeml Covid-19, nilai UMP 2021 sama
seperti 2020 sebesar Rp 4.276.349 per bulan. "Kebijakan asimetris Pemerintah DKI Jakarta untuk
UMP 2021 perlu kepastian dan jaminan bagi pengusaha yang terdampak pan-demi Covid 19.'
64