Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 63
UU baru itu juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan terkait dengan penggunaan tenaga
kerja outsourcing.
Dengan sistem kerja outsourcing kata dia, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap
upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Menurut dia, agen
outsourcing sering lepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa depan pekerjanya.
Judicial Review
Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan, gugatan judicial review terhadap UU
Cipta Kerja yang sampai ke MK sudah lima perkara. Yang terbaru, gugatan diajukan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemarin. Hanya, lanjut dia, ada satu gugatan yang ditarik ulang.
"Ada tiga permohonan yang sudah di-registrasi," ujarnya kemarin.
Tiga permohonan tersebut adalah perkara nomor 95/PUU-XVUI/2020 yang diajukan tiga warga
Papua, perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan empat warga Jawa Timur, dan perkara
nomor 87/PUU-XVIII/2020 milik Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Perkara nomor 87
dijadwalkan menjalani sidang pemeriksaan hari ini (4/11).
Di sisi lain, beberapa pihak menilai masih ada jalan lain yang semestinya bisa dilakukan sebelum
judicial review. "Semestinya, presiden yang harus melakukan executive review dengan
menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker" ungkap Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menyatakan masih
ada jalan lain yang bisa diambil sebelum judicial review. Selain executive review yang tidak
dilakukan presiden, RUU inisiatif DPR dinilai bisa menjadi opsi. Fraksi-fraksi di DPR yang tidak
sepakat dengan pengesahan UU Ciptaker bisa mengajukan RUU itu.
Dia menegaskan, UU Ciptaker cacat sejak awal. Bahkan, sampai presiden menandatanganinya,
masih muncul keanehan "Kesalahan-kesalahan fatal itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-
ugalan," tambah dia. "Sudah cacat formil, harusnya (UU Ciptaker) gugur," tegas Asfin. (byu/
deb/lyn/han/syn/far/cl9/fal)
62
