Page 555 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

3 STATUS BURUH YANG BERHAK MENERIMA THR

Setiap buruh pasti menantikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang diberikan pemberi
kerja sebelum hari raya keagamaan. THR merupakan kewajiban pemberi kerja kepada buruhnya.
Tapi, tidak semua buruh bisa mendapatkan THR keagamaan karena ketentuannya menyebut
pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada buruh yang telah memiliki masa kerja 1
bulan secara terus menerus atau lebih.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan buruh berstatus outosurcing
(alih daya), kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), atau pekerja tetap (perjanjian kerja
waktu tidak tertentu/PKWTT), berhak menerima THR. Dia juga mengingatkan telah terbit SE
No.M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini intinya mewajibkan pengusaha memberi
THR secara penuh kepada buruh paling lambat H-7 lebaran.

Putri menjelaskan ada 3 jenis atau status buruh yang berhak menerima THR.

Pertama, buruh PKWT atau PKWTT yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau
lebih.

Kedua, buruh berstatus PKWTT yang mengalami PHK 30 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketiga, buruh yang dipindahkan oleh pengusaha ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut
dan apabila dari perusahaan yang lama belum diberikan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," kata Putri dalam keteranga tertulisnya, Minggu (25/4/2021).

( "Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR
dihitung berdasarkan upah pokok," ujarnya.

Kendati ketentuan yang ada telah mengatur besaran THR yang diberikan pengusaha kepada
buruh, Putri mengatakan perusahaan bisa memberikan THR dengan nilai yang lebih besar dari
peraturan perundang-undangan. Pengaturannya dilakukan melalui perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Bagi buruh dengan status perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui 2 ketentuan.
Pertama, masa kerja 12 bulan atau lebih upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Kedua, masa kerja kurang dari
12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama
masa kerja.

Posko THR

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah meluncurkan Posko THR Tahun 2021.
Ia mengatakan posko ini bertujuan memberi pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pelaksanaan pembayaran THR. "Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk
fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar
bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4)
lalu.

Pelayanan yang diberikan Posko THR dapat dimanfaatkan oleh buruh, pengusaha, dan
masyarakat umum. Pelayanan dilakukan secara tatap muka langsung atau luring di ruang

554