Page 556 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 556

pelayanan  terpadu  satu  atap  (PTSA)  Kementerian  Ketenagakerjaan  di  Jalan  Gatot  Subroto
              Kavling  51  Gedung  B  Lantai  1  Jakarta  Selatan.  Layanan  tatap  muka  dilaksanakan  dengan
              memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

              Pelayanan juga bisa diakses secara daring melalui laman bantuan.kemnaker.go.id dan call center
              1500 630. Posko THR 2021 mulai beroperasi 20 April-20 Mei 2021 pada hari kerja pukul 08.00-
              15.00 WIB.

              Ida  menjelaskan  Posko  THR  2021  melibatkan  tim  pemantau  dari  unsur  serikat  buruh  dan
              organisasi pengusaha anggota Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau bertugas mengawal
              pelaksanaan  Posko  THR  2021.  Sekaligus  memberikan  saran  dan  masukan  kepada  Posko
              mengenai pelaksanaan tugas Posko THR 2021.

              Posko  THR  2021  tidak  hanya  dibentuk  di  pusat,  tetapi  juga  di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota
              seluruh Indonesia. Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan
              koordinasi menjadi lebih efektif,” kata Ida.
              Ida berharap Posko THR dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta
              dapat mendorong tercapainya kesepakatan yang memuaskan buruh dan pengusaha. Dia juga
              menegaskan  kepada  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  untuk  tegas  menjatuhkan  sanksi  bagi
              pengusaha yang melanggar ketentuan THR.
              Periode 20-23 April 2021 Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan menerima 194 laporan yang
              terdiri dari 119 konsultasi dan 75 pengaduan THR. Setiap laporan yang masuk baik melalui PTSA,
              call center, dan secara daring pasti segera ditindaklanjuti. Laporan tersebut ditindaklanjuti tim
              penanganan dari Ditjen PHI dan Jamsos, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
              Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan.

              “Kita  juga  berkoordinasi  dengan  dinas-dinas  tenaga  kerja  untuk  mempercepat  penanganan
              laporan THR,” katanya.








































                                                           555
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561