Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

memberikan dampak besar bagi perwujudan pelindungan PMI yang berorientasi pada
keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI.
"Harus menjadi prinsip bagi kita semua bahwa keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan
PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak,
untuk mewujudkan pelindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu
dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki," jelas Benny.

Terlebih lagi, lanjut Benny, asosiasi Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang dalam hal ini
adalah Apjati, merupakan mitra dialog strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait
tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.

"Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah," kata Benny.

Dengan sinergi dan kolaborasi, kata dia, kerja sama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan
asosiasi P3MI berbasis sistem IT, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-
tantangan ke depan. "Dan saya melihat bahwa baru Apjati yang membangun Sistem IT itu ketika
saya mengunjungi Apjati waktu itu," ujar Benny.

Terakhir, Benny juga mengapresiasi pemilihan tuan rumah penyelenggaran Munas Apjati 2020
di Bandung, Jawa Barat, merupakan tempat yang tepat. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan yang
melatarbelakangi hal tersebut.

Pertama, menurut Brouwer, Tanah Pasundan diciptakan oleh Tuhan saat tersenyum.

Kedua, Jawa Barat adalah kantong PMI dimana sepertiga dari 3,7 juta PMI yang diberangkatkan
secara prosedural adalah PMI yang berasal dari Jabar, namun sebaliknya juga tercatat sebagai
provinsi dengan PMI nonprosedural terbanyak. Dan, ketiga, yang penting untuk diapresiasi
adalah Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sedang mempersiapkan
regulasi Perda Pelindungan PMI.

Sumber:BeritaSatu.com.

78