Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

tripartit nasional, kemudian satu RPP masih dalam proses, yaitu RPP tentang penyelenggaraan
jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Ida dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR, Rabu (25/11).
Bahkan menurut Ida, ketiga RPP yakni RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja
Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sedang dalam proses uji sahih di
perguruan tinggi dan berbagai provinsi. Menurutnya, RPP mengenai pengupahan sudah siap
untuk dimasukkan ke situs resmi UU Cipta Kerja."Satu RPP yang siap untuk dirilis atau
dimasukkan ke portal itu adalah RPP tentang Pengupahan, dimana RPP tentang pengupahan
sudah dikunyah-kunyah oleh teman-teman yang ada di dewan pengupahan nasional," kata Ida.

Berbeda dengan tiga RPP tersebut, RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan masih perlu
diselesaikan di internal Kementerian Ketenagakerjaan dan antar Kementerian/Lembaga. Setelah
itu, baru RPP ini dibawa ke tripartit nasional lalu dilakukan uji sahih.

Menurut Ida, mengingat RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini merupakan aturan yang
baru, maka pihaknya harus berhati-hati menyusun aturan tersebut.
Ida mengatakan penyusunan RPP ini ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Menurutnya, saat
pembahasan UU Cipta Kerja masih berlangsung di DPR, pihaknya bersama dengan stakeholder
terkait sudah sepakat untuk duduk dan kembali menyiapkan RPP yang dibutuhkan.

Pemerintah tengah berupaya menyelesaikan peraturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan
yang sedang disusun sebanyak 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden
(Perpres). Sampai saat ini sebagian besar RPP sudah dimuat di portal UU Cipta Kerja untuk
mendapatkan masukan dari masyarakat.

Editor: Herlina Kartika Dewi.

176